SEMPU — Guna memastikan pengelolaan anggaran desa yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, Pemerintah Kecamatan Sempu bersama lintas sektor melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Banyuwangi. Kegiatan pengawasan melekat ini digelar pada Senin pagi (25/5/2026) mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai.
Hadir memimpin kegiatan tersebut perwakilan Camat Sempu, Agus Nurwakhid, ST., Kepala Desa Jambewangi, Maskhur, S.Ag., serta Babinsa Desa Jambewangi, Sertu Madroji dari Koramil 0825/19 Sempu. Keterlibatan TNI dalam pendampingan ini menjadi bukti nyata komitmen aparat kewilayahan dalam mengawal roda pembangunan di tingkat desa agar berjalan lurus sesuai regulasi teknis.
Selain jajaran pimpinan wilayah, Monev triwulanan ini juga dihadiri oleh Ketua BPD Nur Hidayat beserta anggota, perangkat Desa Jambewangi, Pendamping Kecamatan Endy Wahyu, Pendamping Desa Redy, Ketua BUMDES Mas Hafid beserta jajaran pengurus, serta perwakilan dari Kelompok Masyarakat (Pokmas) Wisata Kali Biru.
Fokus utama dalam pengawasan kali ini mencakup evaluasi menyeluruh terkait laporan pertanggungjawaban serta realisasi penggunaan Anggaran Desa dan tata kelola keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk Tahun Anggaran (TA) 2025. Langkah ini diambil untuk meminimalisasi potensi penyimpangan administratif maupun anggaran, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui unit usaha desa yang produktif.
Selain urusan administratif anggaran di atas meja, tim monitoring juga bergerak meninjau langsung aspek pemberdayaan ekonomi dan pariwisata lokal. Salah satu agenda krusial dalam Monev ini adalah peninjauan lapangan terkait program kerja Pokmas Wisata Kali Biru yang bertempat di Dusun Tlogosari.
Kunjungan lapangan tersebut menjadi ruang koordinasi strategis untuk membangun sinergi yang lebih kuat antara Pokmas pariwisata dengan BUMDES Jambewangi, agar sektor pariwisata daerah mampu memberikan dampak multiplier effect ekonomi yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
Tidak luput dari pemeriksaan fisik di lapangan, tim Monev gabungan juga meninjau langsung capaian akhir pekerjaan program Bedah Rumah atau Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) realisasi Tahun Anggaran 2025. Langkah pengecekan fisik ini untuk memastikan bahwa bantuan stimulan sosial perumahan tersebut benar-benar telah selesai 100 persen dikerjakan dengan kualitas bangunan yang layak dan aman bagi warga penerima manfaat.
Pengawasan ketat terhadap sirkulasi anggaran DD/ADD di Desa Jambewangi ini memang terus dilaksanakan secara berkala di setiap triwulannya guna memastikan tidak ada penyalahgunaan. Hingga seluruh agenda selesai, jalannya kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan desa ini berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar.